Ada sebuah postingan menarik yang belakangan ramai beredar di media sosial Insragram, terutama di kalangan pekerja kantoran. Tulisannya sederhana, tetapi menggelitik: “POV: Mau ikut gosip kantor, tapi terhalang jabatan.”
Sekilas, konten tersebut hanyalah humor tentang kehidupan perkantoran. Namun, jika dicermati lebih jauh, ada pesan sosial yang cukup menarik di baliknya. Postingan itu seolah menggambarkan bagaimana jabatan dapat menciptakan jarak sosial, membatasi spontanitas, bahkan mengubah cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan kerjanya.
Di balik kelucuannya, terselip kritik tentang relasi kekuasaan, ego, dan kedewasaan seorang pemimpin.
Jabatan pada dasarnya adalah amanah dan pembagian tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Ia memberikan seseorang kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengambil keputusan. Namun, persoalan muncul ketika jabatan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab, melainkan sebagai simbol superioritas.
Tidak sedikit orang yang setelah menduduki posisi tertentu merasa harus selalu mengetahui segala sesuatu. Siapa berbicara dengan siapa, apa yang sedang dibicarakan, bahkan mengapa bawahannya tertawa ketika dirinya melintas. Seolah-olah seluruh aktivitas sosial di kantor harus berada dalam jangkauan perhatiannya.
Padahal, menjadi atasan bukan berarti menjadi pusat semesta organisasi.
Di sinilah patologi kekuasaan mulai terlihat. Ketika kewenangan profesional perlahan berubah menjadi keinginan mengontrol kehidupan sosial orang lain. Atasan memang berhak mengawasi pekerjaan, mengevaluasi kinerja, dan menjaga kedisiplinan. Namun, bukan berarti ia memiliki hak untuk mencampuri setiap percakapan pribadi bawahannya.
Persoalan lainnya adalah ego yang tidak terkelola. Ada pemimpin yang terlalu mudah tersinggung, menganggap candaan sebagai sindiran, kritik sebagai pembangkangan, dan perbedaan pendapat sebagai ancaman terhadap kewibawaannya.
Akibatnya, bawahan lebih sibuk menjaga perasaan atasan daripada menyampaikan gagasan secara terbuka. Lingkungan kerja pun perlahan kehilangan ruang untuk berkomunikasi secara sehat.
Padahal, semakin tinggi jabatan seseorang, seharusnya semakin matang pula cara berpikir dan mengelola emosinya. Kedewasaan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa banyak orang yang diam ketika dirinya datang, melainkan seberapa nyaman orang lain menyampaikan pendapat ketika dirinya hadir.
Tentu, profesionalitas dan batas kewenangan tetap harus dijaga. Tidak semua gosip perlu diikuti dan tidak semua percakapan harus diketahui. Namun, jangan sampai menjaga wibawa justru membuat seseorang kehilangan kerendahan hati.
Mungkin itulah pesan menarik dari postingan “Terhalang Jabatan”. Sebuah humor sederhana yang diam-diam mengingatkan kita bahwa jabatan boleh mengubah posisi seseorang, tetapi tidak seharusnya mengubahnya menjadi pribadi yang merasa lebih tinggi dari manusia lainnya.
Sebab, jabatan adalah ukuran tanggung jawab, bukan ukuran keagungan diri. Jangan sampai pangkat semakin tinggi, tetapi kedewasaan justru tertinggal di belakang.
Pada akhirnya, penyuluhan berbasis web ini, diharapkan setiap individu, khususnya kita yang mengemban amanah kepemimpinan, semakin memahami pentingnya etika berorganisasi, kematangan emosional, serta penggunaan kewenangan secara bijaksana.
Sebab, membangun lingkungan kerja yang sehat bukan hanya tanggung jawab bawahan untuk menghormati atasan, tetapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghargai setiap orang yang dipimpinnya.
Karena organisasi yang sehat tidak hanya membutuhkan orang-orang yang kompeten dalam bekerja, tetapi juga manusia-manusia yang dewasa dalam menggunakan wewenang dan jabatan.